• UU RI no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
• UU RI no. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial
• Peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif
• Kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja,pekerja,
  dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaan jaminan social
• peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif bagi
  anggota dewan pengawas dan anggota direksi badan penyelenggara jaminan sosial
• Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan

• Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 68 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan
  pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan
  jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
• Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program
  jaminan hari tua
• Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program
  jaminan pensiun
• Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program
  jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
• Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan
  pemerintah nomor 99 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan
• Peraturan pemerintah ri nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran
  program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam
  penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)
• Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan
  pemerintah no 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan
  jaminan kematian
• Peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2013 tentang modal awal untuk badan jaminan sosial
  ketenagakerjaan
• Peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga badan
  penyelenggara jaminan sosial
• Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan
  pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua
• Peraturan presiden nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja
• Peraturan presiden nomor 108 tahun 2013 tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program jaminan sosial
• Peraturan presiden nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial
• Peraturan presiden nomor 110 tahun 2013 tentang gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya
• Serta insentif bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi badan penyelenggara jaminan sosial
• Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 29 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran kepesertaan, pembayaran dan penghentian manfaat jaminan pensiun
• Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi
• Peraturan menteri dalam negeri no.77 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 terkait penyelenggaraan jkk-jk bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota dprd serta pnsd berpedoman pada peraturan pemerintah no.70 tahun 2015
• Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 01 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi peserta bukan penerima upah
• Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
• Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 11 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan dan besaran tarif dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja
• Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 23 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara
• Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 35 tahun 2016 tentang tata cara pemberian,persyaratan, dan jenis manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua
• Keputusan direktur jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
• Nomor 4/845/hk.00/viii/2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji / upah bagi pekerja / buruh dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19)
• Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19)
• Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara
• Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 141/pmk.02/2018 tentang koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam pemberian manfaat pelayanan kesehatan
• Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran indonesia
• Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia no 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
• Peraturan menteri keuangan nomor 16/pmk.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
• Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua
• Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jminan hari tua bagi peserta penerima upah
• Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 28 tahun 2015 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian dokter penasehat

• Salinan KTP masing-masing pekerja.
• Salinan KK/Kartu Keluarga masing-masing pekerja.
• Pas foto warna masing-masing pekerja ukuran 2×3 sebanyak 1 lembar.

1. Kategori Pekerja Penerima Upah

Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat

risiko lingkungan kerja, yang besarannya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali.

Besar iuran : 0,24%-1,74% (dari upah yang dilaporkan)

•  Tingkat risiko sangat rendah : besar iuran 0,24% dari upah yang dilaporkan
•  Tingkat risiko rendah : 0,54% dari upah yang dilaporkan
•  Tingkat risiko sedang : 0,89% dari upah yang dilaporkan
•  Tingkat risiko tinggi : 1,27% dari upah yang dilaporkan
•  Tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% dari upah yang dilaporkan

Untuk kecelakaan kerja yang terjadi, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan

manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan.

Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan

kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera

menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang

telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

2. Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah

Iuran dibayarkan individu pribadi yang tercatat aktif memiliki BPJamsostek.

Besar iuran : 0,21% (berdasarkan nilai proyek)

3. Kategori Jasa Konstruksi

Besar iuran : Rp370.000 (Program JKK dan JKm)

Iuran ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besaran rinciannya sbb:

• 0> nilai proyek >= Rp100 juta. Iuran senilai : 0,21% nilai proyek (a)

• Rp100 juta > nilai proyek >= Rp500 juta. Iuran senilai : (a) + 0,17% x nilai proyek (b)

• Rp500 juta > nilai proyek >= Rp1 miliar. Iuran senilai : (b) + 0,13% x nilai proyek (c)

• Rp 1 miliar > nilai proyek >= Rp5 miliar. Iuran senilai : (c) + 0,11% x nilai proyek (d)

• >Rp 5 miliar. Iuran senilai : (d) + 0,09% x nilai proyek

• Keterangan : Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.

Proses Pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS